Ini cara Pemprov DKI atasi kekurangan PNS

 

Nexiabet – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika terus ‘putar otak’ agar Pemprov DKI tidak kekurangan PNS. Saat ini Pemprov tidak dapat merekrut tambahan PNS karena Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum mencabut moratorium penerimaan CPNS.

Dampak kekurangan PNS ini ada di sektor pengajar. Menurut dia, terdapat 12 ribu pengajar atau guru yang akan memasuki masa pensiun. Untuk itu, berbagai cara telah dilakukan salah satunya dengan mengirim surat ke Kemenpan-RB untuk mencabut moratorium. Namun, dia mengakui ini bakal sulit karena menyangkut skala nasional. Maka, pihaknya menyiapkan strategi darurat.

“Jika DKI dikasih daerah lain akan minta juga maka, saya ingin menyampaikan dicabut atau tidak dicabut moratorium, DKI akan tetap berjalan pemerintahannya, dengan strategi darurat, yang juga sudah dibicarakan dengan Menpan RB,” kata Agus saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (28/9).

Strategi darurat itu berupa Pemprov akan melakukan rekrutmen non PNS. Sehingga moratorium itu dicabut atau tidak yang jelas DKI akan bisa menyelesaikan masalah kepegawaian.

“Tadi saya sudah berkomunikasi dengan pak Gubernur juga silakan dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu APBD tidak lebih 30 persen dari belanja pegawai. Jadi kalau mau ditulis DKI moratorium dicabut atau tidak dicabut tetap bisa melayani warganya,” ujarnya.

Aturan ini akan berbentuk Peraturan Gubernur, Agus mengatakan saat ini aturan tersebut pihaknya masih menyusun dan diharapkan selesai dalam waktu dekat. “Ini lagi kita susun, kita berharap sebelum periode pak Djarot ini sudah selesai,” ujarnya.

Terkait sistem gajinya, Agus menjelaskan menggunakan anggaran Pemprov dari belanja non pegawai atau belanja langsung. “Standar kita ada indeks nanti, yang didasarkan pada UMP, minimal sebesar UMP. APBD tapi belanja non pegawai. Dari belanja langsung,” jelasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan sampai tahun 2018 menurut data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) total kekurangan PNS mencapai 42.000.

Dari 42.000 total kekurangan PNS yang mendominasi merupakan di sektor pendidikan. Syarif mengungkapkan saat ini DKI kekurangan tenaga pengajar atau guru mencapai 32.000 guru.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menjelaskan Pemprov DKI kekurangan PNS disebabkan karena ‘ledakan’ PNS yang memasuki masa pensiun.

DESKRIPSI GAMBAR DESKRIPSI GAMBAR DESKRIPSI GAMBAR Agen Judi Online

Post Author: shindy vero99